Kemkeu Tegaskan Ppn Sembako Dilakukan Untuk Asas Keadilan Perpajakan

Peraturan yang baik harapannya dapat membuat dunia perekonomian juga berjalan secara lancar tanpa ada satupun pihak yang dirugikan. Keadilan politik dan keadilan ekonomi merupakan substansi terdepan dari keadilan sosial yang mencita-citakan perkembangan masyarakat dengan harapan supaya kesejahteran umum dapat terlaksana. Keadilan sosial memberi perimbangan pada kedudukan individu dalam masyarakat dan negara. Negara Pancasila adalah negara bangsa yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia yang merupakan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama . Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab, sebagaimana dimaksud pada sila kedua. Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Berdasarkan hasil sebuah survei, terungkap bahwa dalam perusahaan keluarga, kompetensi dan kinerja bukanlah faktor dominan penentu kompensasi yang diterima anggota keluarga. Bisnis.com, JAKARTA- Memperlakukan bawahan dengan adil di tempat kerja bukan hanya sekadar tanggung jawab ethical, tapi diperlukan untuk pertumbuhan perusahaan. Belum adanya prosedur operasional yang standar termasuk dalam hal pemberian penghargaan dan hukuman karyawan. Keputusan untuk itu lebih berdasarkan pada jastifikasi sang pimpinan yang acap bersifat subyektif. Harmony menyajikan artikel seputar bisnis, keuangan, perpajakan dan finansial untuk membantu para pemilik usaha kecil. Dapatkan cara mudah membereskan keuangan usaha Anda menggunakan Harmony dan coba gratis 30 hari.

Prinsip integritas moral yang diterapkan dengan baik sangat berguna untuk menjaga nama baik perusahaan. Penerapan prinsip integritas moral harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemilik bisnis, karyawan, dan manajemen perusahaan. Dengan kata lain keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang truthful antara pihak-pihak yang terlibat. Keadilan ini menuntut agar baik biaya maupun pendapatan sama-sama dipikul secara seimbang. Perusahaan secara bebas memiliki kewenangan terhadap bidang yang sesuai dengannya serta pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pendekatan ini memiliki pengaruh besar dalam menghargai dan menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain.

Kecenderungan maraknya pelayanan kesehatan menjadi obyek bisnis yang dikelola badan hukum komersial , khususnya di sejumlah kota besar, dari segi etika menimbulkan sejumlah persoalan. Pertama, pelayanan kesehatan merupakan suatu hak dan karena itu tidak pantas dijadikan komoditas ekonomi. Jika pelayanan kesehatan diserahkan kepada mekanisme pasar, bagi banyak orang muncul siatuasi yang sangat tidak adil dan karena itu tidak etis. Misalnya, jika terdapat sebuah hukum yang meminta warganya untuk berperang sementara terdapat seorang warga yang memiliki keyakinan bahwa membunuh bertentangan dengan prinsip keadilan yang dipegangnya, maka dia berhak untuk menolak untuk ikut berperang. Bagi Rawls, sistem politik demokrasi konstitusional harus memberikan ruang bagi hak untuk tidak patuh , karena hak ini adalah konsekuensi logis dari demokrasi.

Keadilan yang ada dalam bisnis

Dalam menjalankan prinsip otonomi ini, dua perusahaan atau lebih bisa berkomitmen menjalankan etika bisnis dengan prinsip otonomi. Setiap pembuat keputusan memiliki kedudukan yang sama, serta bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik perorangan maupun kelompok. Pendekatan etika bisnis ini akan memberikan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat.

Amanat sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat” bukan merupakanan penekanan tanggung jawab negara sebagai lembaga penyantun dan hanya menerjemahkannya dengan mengacu pasal 34 UUD. Sila kelima tersebut harus diterjemahkan secara komprehensip bahwa negara bertanggung jawab dalam menciptakan kesetaraan keadilan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang politik, hukum-pemerintahan-HAM, ekonomi maupun budaya dan pendidikan. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.

Dengan hal ini, maka setiap orang akan dapat hidup sengan standar kebutuhan minimal, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Keadilan sosial tidak semata menjelaskan mengenai keadilan dalam arti tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, tetapi lebih dari itu keadilan sosial berbicara lebih luas tentang hak warga negara dalam sebuah negara. Keadilan sosial dalam hal ini adalah kondisi dimana rakyat mendapat distribusi yang adil atas kekayaan dan sumberdaya negara. Hal ini berkaitan dengan teori negara hukum kesejahteraan , dimana negara mempunyai kewajiban untuk melayani dan mensejahterakan rakyatnya, dalam arti seluas-luasnya.

Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Setidaknya, ada dua hal penting yang dapat diajukan dalam menghindari bias terhadap glass ceiling dan glass cliff ini. Artinya seyogyanya regulasi bisnis untuk pengusaha perempuan didasarkan pada evaluasi terhadap kinerja. Portofolio kerja akan membuat pengusaha perempuan dinilai berdasarkan kinerja daripada gendernya.

Sebagai perusahaan teknologi multinasional, Google, berjanji mengubah bisnis periklanan globalnya untuk memastikan tidak menyalahgunakan dominasinya. Di rumah sakit yang berbadan hukum PT, dokter akan ditarget, dijadikan income center, pusat produksi dan pusat laba. Maka dengan kondisi pasien yang pasrah, ketidaktahuan , dan apabila punya uang, maka dengan mudah pasien berada dalam posisi dibawah todongan senjata. Dalam ilmu ekonomi, permintaan pasien inelastic terhadap harga dan penghasilan.

Suker