Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls

Ilegal mining sebagai bagian dari kejahatan terhadap kekayaan negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak ditemukan definisi dari pertambangan tanpa izin ini. Ilegal miningini merupakan terjemahan dari pertambangan yang tidak memiliki izin. Izin yang dimaksud adalah three jenis izin yang diakui dalam Undang-Undang Nomor four Tahun 2009.

Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain atau daripada pelayanan waktu yang lalu. Secara sederhana, pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan/masyarakat pengguna Pengadilan Agama Lamongan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas.

Etika merupakan adat istiadat atau kebiasaan dari setiap insan dalam berperilaku di kehidupan sehari-harinya. Bagaimana seseorang berperilaku, kegiatan apa yang ia lakukan secara berkala. Memperlihatkan kepercayaan diri dalam semua interaksi; memegang kendali; memiliki daya tahan; senantiasa berkomunikasi, memberi inpsirasi, dan memberdayakan para karyawan untuk terus berprestasi. Kami bertekad untuk senantiasa mengembangkan perusahaan kami berikut sumber daya manusianya. Menetapkan spektrum yang lebih luas atas perilaku tugas yang diinginkan dari seluruh anggota perusahaan.

Contoh keadilan distributif bisa dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, fasilitas publik, rasa aman serta nyaman dan lain sebagainya. Ada dua hal penting yang diangkat dalam naskah kebijakan ini yaitu menyangkut perlindungan konsumen dan perpajakan. Perlindungan konsumen merupakan hal penting untuk diperhatikan dalam membangun industri e-commerce karena konsumen seringkali dirugikan dalam proses transaksi elektronik; juga karena masih belum tingginya kesadaran konsumen di Indonesia. Perpajakan dianggap penting karena masalah equity yang harus ditegakkan oleh pemerintah untuk semua pelaku bisnis di Indonesia baik yang on-line maupun off-line dan alasan lain termasuk masalah pendapatan negara. Dua dimensi telah ditambahkan ke pengadilan, yang merupakan waktu persepsi keadilan dan ruang oleh organisasi.

Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Terwujudnya keadilan masyarakat, akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Praktik bisnis yang baik, etis, dan adil akan mewujudkan keadilan dlm masyarakat. Sebaliknya ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis.

Hal ini tentu saja akan mengganggu aktifitas bisnis dan kinerja perusahaan. Posisi kepemimpinan perlu diperkuat dalam hal pemahaman sistem nilai organisasi khususnya tentang pentingnya rasa keadilan bagi karyawan . Manajemen perusahaan pada dasarnya harus memahami dan menerapkan fairness concept; kepuasan seseorang tergantung pada keadilan yang ia rasakan atau ketidak adilan atas suatu situasi yang dialaminya .

Menteri Siti melanjutkan jika kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi tidak berarti bahwa penegakan hukum bergerak secara sendiri-sendiri. Namun penegakan hukum harus dilakukan secara bersama untuk saling mendukung secara terintegrasi. Hal ini merupakan langkah efektif untuk memberikan efek jera bagi para Pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya karhutla. Sebelumnya, perusahaan pelayaran PT Cotrans Asia menguji Pasal 23 ayat UU PPh yang dinilai memberikan ketidakpastian hukum. Diwakili kuasa hukumnya Denny Kalimalang, Pemohon menilai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, memakai frasa ‘jenis jasa lain’ dalam pasal tersebut termasuk pemotongan pajak penghasilan. Hal tersebut, imbuh Pemohon, tidak dapat dilakukan lantaran jenis jasa Pemohon masuk dalam lingkup pelayaran yang memiliki karakteristik berbeda dari jenis usaha lainnya sehingga semestinya tunduk pada UU Pelayaran.

Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain . Prinsip yang pertama ini dikenal sebagai the best equal liberty precept. Keduanya dikenal sebagai the distinction principle dan the equal alternative principle. Ketika individu-individu yang rasional tersebut memilih untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sesungguhnya mereka menerima suatu the unique place. Maksudnya suatu rasionalitas dan umum yang dipilih dan diterima di mana tidak ada individu yang memililki keuntungan atau ketidakberuntungan secara alamiah atau pun secara sosial .

Keadilan yang ada dalam bisnis

Keadilan hanya akan tegak dalam masyarakat yang beradab atau sebaliknya, selain itu hanya masyarakat beradab yang dapat menghargai keadilan. Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa negara hukum adalah “negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku”. Sementara itu, Joeniarto mendefinisikan “negara hukum sebagai negara dimana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku”.

Suker