Prinsip Etika Bisnis

Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh Mahkamah Agung adalah dalam hal peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme seluruh lembaga peradilan yang ada dibawahnya. “Perpres ini memberi ruang pengadaan vaksin, termasuk jenis dan jumlahnya, melalui penunjukan langsung badan usaha penyedia, bahkan melalui kerjasama dengan lembaga/badan internasional dengan persetujuan Menteri Kesehatan. Jangan sampai pemerintah memainkan celah hukum tersebut untuk memberikan prioritas pada kelompok pengusaha yang memiliki dukungan finansial dan mengabaikan masyarakat lainnya. Apalagi jika di dalamnya ada motif tersembunyi berupa mengambil keuntungan di tengah kesulitan,” papar Netty. Prinsip saling rida ini menjadi dasar dalam setiap transaksi yang terjadi di dalam asuransi syariah sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Artinya, nasabah rida ketika dananya dikelola perusahaan asuransi sebagaimana mestinya yang sesuai dengan konsep syariah.

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara. Jawaban ini akan kita temukan dengan meneliti kembali negara yang bagaimana yang hendak didirikan sesuai UUD 1945. Dengan bertindak tidak adil, suatu pemerintahan sebenamya bertindak di luar wewenangnya yang tidak sah secara hukum. BERKONSPIRASI UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN SECARA TIDAK JUJUR – ini mengacu pada partisipasi dalam kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara yang tidak jujur, mengganggu operasi, atau tindakan lain yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

Prinsip saling menguntungkan bukan prinsip bersyarat seperti semua pihak tidak merasa rugi. Prinsip saling menguntungkan membutuhkan hak untuk manfaat dari kegiatan bisnis seperti mengakomodasi sifat dan tujuan bisnis. Dalam penerapannya, pengusaha harus memiliki prinsip otonomi dengan kesadaran penuh akan kewajiban dalam menjalankan bisnis. Maka dari itu, pebisnis harus memahami bidang bisnis yang dilakukan, situasi yang dihadapi, tuntutan, dan aturan yang berlaku di bidang itu.

Dalam pendekatan ini, setiap tindakan harus didasarkan dengan konsekuensinya. Untuk itu, sebelum bertindak, Anda harus memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan menggunakan biaya serendah-rendahnya. Ketika sebuah bisnis telah berhasil memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat, maka bisnis dengan mudah akan disukai oleh banyak orang dan tentu saja akan mendapatkan banyak pelanggan yang loyal.

Keadilan yang ada dalam bisnis

Rumah sakit berbadan hukum komersial berupa PT mendapatkan uang lebih banyak sah-sah saja, asal dilakukan secara truthful. Masalahnya dalam pelayanan kesehatan, hampir tidak mungkin terjadi transaksi yang fair. Sebab pasien tidak punya pilihan, pasien tidak mengetahui apakah ia memang benar sakit, apakah ia memang membutuhkan obat yang mahal, apakah memang butuh operasi dan segala macam ketidaktahuan lainnya.

Di Indonesia, outsourcing merupakan salah satu permasalahan dalam sistem perburuhan. Para buruh merasa dirugikan dengan adanya sistem outsourcing, karena ada beberapa hak yang belum dicantumkan dalam peraturan perburuhan yang membahas mengenai outsourcing. Sejak dibentuknya Undang-Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003, yang salah satu di dalamnya membahas mengenai outsourcing, mengakibatkan bisnis ini menjadi berkembang dikalangan pengusaha. Bisnis ini menjadi berkembang pesat karena pengusaha dapat menyewa jasa pekerja outsourcing, dan bisa meminta ganti rugi apabila menurut pengusaha kinerja pekerja outsourcing kurang memuaskan.

Menanggapi maksud UEA untuk menjadi tuan rumah COP-28 UNFCCC, Menteri Siti menyampaikan secara prinsip Indonesia mendukung proposal yang dibuat oleh UEA ke UNFCCC. Keterlibatan UEA dalam aksi iklim global dapat dilihat dalam inisiatif UEA membentuk Pusat Kolaborasi Regional Dubai, untuk memajukan tujuan Perjanjian Perubahan Iklim Paris di Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur untuk mengadakan pertemuan internasional besar seperti COP UNFCCC, menjadikan UEA diyakini mampu menjadi tuan rumah COP-28 UNFCCC yang dijadwalkan pada tahun 2023. “Karena masalah karhutla itu tidak semata-mata menyangkut satu bidang hukum, semisal dari Polri saja tetapi juga terkait dengan hukum administrasi, bisa terkait juga dengan hukum perdata, semuanya harus ada penegakan hukumnya,” ujar Menko Mahfud dalam sambutannya. Dalam pertemuan tersebut Menteri Siti menjelaskan kesiapan Indonesia dalam menghadapi COP 26 yang persiapannya telah dilakukan anggota DELRI dalam diskusi-diskusi sejak 2020. Indonesia akan memberikan kontribusi terbaik untuk bersama-sama negara-negara di dunia mencapai target upaya pengendalian perubahan iklim world.

Suker